Akademisi UGM Dorong Pengelolaan Hutan Berbasis Sosial – Pengelolaan hutan berkelanjutan terus menjadi isu krusial di Indonesia. Di tengah tantangan deforestasi dan konflik lahan, akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan pentingnya pendekatan sosial sebagai fondasi utama dalam pengelolaan hutan. Pendekatan ini di nilai mampu menjembatani kepentingan lingkungan, ekonomi, dan masyarakat secara seimbang.
Akademisi UGM Soroti Peran Masyarakat Lokal
Akademisi UGM menilai bahwa pengelolaan hutan tidak dapat berjalan efektif tanpa keterlibatan aktif masyarakat sekitar. Selama ini, kebijakan kehutanan kerap berfokus pada aspek teknis dan regulasi. Namun demikian, pendekatan tersebut sering mengabaikan realitas sosial di lapangan. Akibatnya, konflik antara masyarakat, negara, dan pelaku usaha terus berulang.
Oleh karena itu, akademisi UGM mendorong model pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Melalui model ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga berperan sebagai subjek utama. Selain itu, pendekatan sosial memungkinkan pengelola hutan memahami nilai budaya, kearifan lokal, serta pola hidup masyarakat yang telah lama bergantung pada hutan.
Baca Juga: Fakultas Psikologi UGM Bantu Kesehatan Mental Pemuda
Pendekatan Sosial Dinilai Lebih Berkelanjutan
Pendekatan sosial dalam pengelolaan hutan di nilai lebih berkelanjutan karena menempatkan manusia sebagai bagian dari ekosistem. Akademisi UGM menjelaskan bahwa keberhasilan konservasi sangat bergantung pada penerimaan sosial. Jika masyarakat merasa di libatkan, maka mereka akan ikut menjaga kelestarian hutan secara sukarela.
Sebaliknya, kebijakan yang bersifat top-down justru berisiko memicu penolakan. Dalam banyak kasus, larangan akses hutan tanpa solusi alternatif memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, pendekatan sosial hadir sebagai jalan tengah yang lebih realistis dan humanis.
Selain menjaga lingkungan, pendekatan ini juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan. Program perhutanan sosial, misalnya, memungkinkan masyarakat mengelola hutan secara legal sambil tetap menjaga fungsi ekologisnya. Dengan demikian, kelestarian dan kesejahteraan dapat berjalan beriringan.
Kolaborasi Multi-Pihak Jadi Kunci Utama
Akademisi UGM juga menekankan pentingnya kolaborasi multi-pihak dalam pengelolaan hutan. Pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat perlu duduk bersama dalam merumuskan kebijakan. Melalui kolaborasi ini, setiap pihak dapat saling melengkapi peran dan keahlian.
Lebih lanjut, akademisi berperan menyediakan kajian ilmiah yang objektif. Sementara itu, pemerintah bertugas memastikan regulasi berjalan adil dan konsisten. Di sisi lain, masyarakat menyumbangkan pengetahuan lokal yang sering kali luput dari perencanaan formal. Jika kolaborasi berjalan efektif, maka pengelolaan hutan dapat menjadi lebih adaptif dan inklusif.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Meskipun pendekatan sosial menawarkan banyak keunggulan, tantangan tetap ada. Perbedaan kepentingan, keterbatasan kapasitas masyarakat, serta lemahnya pengawasan masih menjadi hambatan. Namun demikian, akademisi UGM optimistis tantangan tersebut dapat diatasi melalui pendidikan, pendampingan, dan dialog berkelanjutan.
Ke depan, pendekatan sosial di harapkan tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga terimplementasi secara konsisten. Dengan mengedepankan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan, pengelolaan hutan Indonesia berpeluang menjadi contoh bagi negara lain. Pada akhirnya, hutan yang lestari bukan hanya soal pohon, tetapi juga tentang manusia yang hidup dan tumbuh bersama alam.